Generasi Baru Indonesia Tegal

Jumat, 06 September 2019

Pemahaman Masyarakat Milenial di Era Four Point Zero Dalam Mengetahui Peran, tugas dan wewenang bank Indonesia

Dalam peran bank Indonesia kurang lebih sekitar 66 tahun ini mulai banyak kemajuan dalam berbagai sektor perbankan terutama dalam hal ekonomi yaitu dengan menstabilkan inflasi yang terus naik turun di setiap tahunnya untuk itu bank Indonesia selalu bersiap menghadapi tantangan  kemajuan di era for point zero ini dengan selalu siap akan perubahan ekonomi global yang tidak menentu oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia perlu dan harus mengetahui apa peran dan kewenangan bank Indonesia dan terobosan apa saja yang dilakukan oleh bank Indonesia untuk kemajuan dalam hal bidang teknologi
Transaksi antar perbankan yang semakin mudah dan cepat yaitu dengan di terbitkanya kartu GPN (gerbang pembayaran nasional)oleh bank Indonesia pada tanggal 21 juni 2017 dengan dasar hukum PBI No. 19/8/PBI/2017 tentang gerbang pembayaran nasional(national payment gateway) dua ketentuan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan GPN, branding nasional serta sekema harga dalam penyelenggaraan Gerbang Pembayaran Nasional, untuk memudahkan masyarakat milenial dalam hal bertransaksi dan memenuhi kebutuhan hariannya dengan lebih mudah
            Adapun GPN(gerbang pembayaran nasional) adalah suatu sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. Masyarakat tidak perlu lagi mencari EDC dari bank yang sama dengan kartu yang diterbitkan oleh penerbit domestik dapat terhubung dengan satu mesin EDC. yang berupa kartu dengan disertai lambang dan chip yang memudahkan di setiap kartu atm untuk dalam kegunaannya memudahkan berbagai nasabah bank untuk saling bertransaksi dengan satu gerbang pembayaran yang mudah dan bermanfaat,

Oleh sebab itu sebagai masyarakat milenial perlu mengetahui akan peran dan tugas bank Indonesia terutama terobosan terobosan yang di ambil oleh bank Indonesia untuk menunjukan sebagai lembaga independen yang ikut berjuang demi kemajuan ekonomi dalam setiap bidang bidang. Oleh karena belum banyak yang mengetahui akan bank sentral ,maka pengertian akan bank sentral adalah suatu lembaga keuangan atau instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan menciptakan tingkat kegiatan perekonomian yang stabil di suatu Negara
Adapun bank sentral adalah suatu institusi yang umunya dimiliki oleh pemerintah suatu Negara yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang menjaga tingkat inflasi stabilitas nilai mata uang menjaga inflasi stabilitas setor perbankan dan keseluruhan sistem finansial di suatu Negara. Di Indonesia, peran Bank sentral diberikan kepada Bank Indonesia (BI). Dengan begitu maka Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan lembaga-lembaga keuangan bank indonesia.
            Bank Indonesia (BI) memiliki Tujuan dan fungsi utama dalam menjalankan perannya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Adapun beberapa fungsi dan tujuan Bank ini adalah sebagai berikut: (1).Menciptakan dan menjaga kestabian nilai matauang republikindonesia (rupiah) diamana hal tersebut tercermin dalam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.(2).menciptakan dan menjaga stabilitas harga-harga barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan laju infasi di Indonesia.
Dalam upaya untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia memiliki tugas dan bertanggung jawab yang harus dilaksanakan. Adapun tugas bank sentral adalah sebagai berikut:(1).Membuat dan melaksankan kebijakan moneter.(2). Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.(3). Mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank sentral memiliki kewenangan khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia,yaitu:(1). Kewenangan membuat kebijakan moneter.(2). Kewenangan mengatur sistem pembayaran.(3). Kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan.
Adanya dua undang-undang utama yang berIaku bagi perbankan Indonesia. Yang pertama adalah undang-undang yang mengatur mengenai Bank Sentral. Yang kedua adalah Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Bank Sentral mula-mula diatur dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1968. Undang-Undang ini kemudian telah diganti dengan Undang-Undang No.23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Perbankan mula-mula diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992. Undang-Undang ini kemudian telah diganti dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Penerapan konsep bank sentral yang bersifat mandiri (independen) merupakan konsep yang diterapkan di banyak negara, demikian pula di Indonesia. Tujuan penerapan konsep bank sentral yang independen adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi, terutama menjaga stabilitas harga barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain. tujuannya adalah menjaga agar tingkat inflasi serendah mungkin.
Akuntabilitas dan Transparansi Bank Indonesia perlu diperhatikan dan dikedepankan sejalan dengan status Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang mandiri. Sebagai lembaga yang mandiri, Bank Indonesia independen dari pihak manapun juga, maka Undang-Undang tentang Bank Indonesia tidak mengatur pertanggungjawaban Bank IndonesialDewan Gubernur Bank Indonesia kepada lembaga negara tertentu.
Dialihkannya tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada OJK ternyata tidak membuat Bank Indonesia terlepas sepenuhnya dari kepentingan pengaturan dan  pengawasan bank. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK diatur mengenai koordinasi antara OJK dengan Bank Indonesia. OJK dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Pengawasan sektor perbankan yang bersifat microprudential menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan yang bersifat macroprudential tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia.
Dalam penjelasan Pasal 7 undang-undang OJK menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 yang memuat tentang wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan ini merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
Akan tetapi, OJK dalam menjalankan tugas mengatur dan mengawasi bank tidak sepenuhnya lepas dari Bank Indonesia. Bank Indonesia masih tetap bertanggungjawab terhadap tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dalam lingkup macroprudential. Adapun koordinasi antara OJK dengan Bank Indonesia ini adalah dalam hal pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan, akan berkerjasama dalam tukar-menukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank dan kemudian dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk.
Bank Indonesia merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang mengemban fungsi sebagai bank sentral. Pelaksanaan fungsi dari suatu bank sentral memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan perekonornian suatu negara. Demikian berpengaruhnya bagi kehidupan perekonomian negara. sehingga Bank Indonesia sebagai bank sentral harus berkiprah sejalan dengan perubahan tatanan perekonomian yang sedang berlangsllng, yaitu dari command economy kepada market economy.
Sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak terlepas dari tujuannya yang diatur secara eksplisit di dalam undang-undang. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujllan serta rnenjalankan peran dan fungsinya, Bank Indonesia rnengeluarkan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan rnengikat setiap orang atall bad an dan dirnuat dalam Lernbaran Negara Republik Indonesia


Daftar pustaka
Lely Savitri Dewi. Kajian Independensi Bank Indonesia  dalam kedudukanya sebagai bank sentral menurut tinjauan hukum berdasarkan UUBI nomor 3 tahun 2004 tentang bank Indonesia. Institut Manajemen Koperasi Indonesia
Mutiara Hikrnah. Fugsi bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia
Galuh kartiko. Analisis terhadap koordinasi otoritas jasa keuangan dengan lembaga lainnya dalam pengawasan perbankan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Jurnal Panorama Hukum.Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol. Pegalihan tugas dan wewenang perbankan dari bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.Jurnal Ekonomi.Volume 22, Nomor 2 Juni 2014
UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
UU NO. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/bank-sentral.html di akses 05 september 2019 pukul 12:05

Oleh : M rofiu arzaq

Tidak ada komentar:

Posting Komentar