Generasi Baru Indonesia Tegal

Kamis, 05 September 2019

Koordinasi BI dengan OJK dalam Pengawasan Perbankan


Koordinasi BI dengan OJK dalam Pengawasan Perbankan
  
Koordinasi BI dengan OJK dalam Pengawasan Perbankan

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral di Negara Indonesia. Bank Indonesia bisa disebut sebagai induk dari semua Bank di Indonesia. Tugas utama Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan tugas dan fungsinya ada tiga yaitu membuat dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan.
Bank Indonesia dalam hal mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia di Bab VI yang berbunyi: Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari bunyi Undang-Undang diatas dijelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengawasi perbankan agar perbankan berjalan  dan tumbuh dengan baik. Yang dampaknya dapat menstabilkan perekonomian Indonesia karena perbankan merupakan salah satu tempat berputarnya uang masyarakat. Jadi perbankan dalam menjalankan tugasnya harus ada lembaga independen yang mengatur maupun mengawasi perbankan agar perbankan berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.
Namun dikarenakan banyaknya tanggungjawab yang dipegang oleh Bank Indonesia maka wewenang mengatur dan mengawasi Bank di alihkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK). OJK sendiri sebenarnya sudah ada peraturan pembentukan sejak tahun 1999. Namun dikarenakan beberapa kendala, akhirnya OJK baru terbentuk pada 22 November 2011, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.  Sektor jasa keuangan yang berada di dalam pengawasan OJK sampai saat ini ada empat sektor yaitu perbankan, IKNB (Industri Keuangan Non Bank), pasar modal dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro).
Sejak OJK terbentuk tidak lantas tugas pengawasan Bank langsung diserahkan ke OJK. Tugas tersebut baru diemban OJK pada tanggal 31 Desember 2013. Namun tidak semua tugas pengawasan Bank dialihkan ke OJK. Bank Indonesia tetap memiliki wewenang pengawasan Bank, hanya saja berbeda pada ruang lingkupnya. Tugas pengawasan Bank oleh Bank Indonesia ialah secara Makroprudensial. Sedangkan pengawasan Bank oleh OJK ialah secara mikroprudensial.  Bentuk koordinasi pengawasan makropudensial dan mikroprudensial ini sangat diperlukan untuk bersama-sama membangun dan memajukan sektor jasa keuangan yang tumbuh dengan baik.
Pengawasan BI secara makroprudensial ialah pengawasan yang merupakan upaya BI untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu dengan melakukan surveillance sistem keuangan berupa pemantauan terhadap kondisi sistem keuangan. Melakukan pencegahan dan penanganan krisis di sektor jasa keuangan. Juga BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Bank yang sangat bermasalah, yang tentunya harus berkoordinasi dengan OJK terlebih dahulu.
Sedangkan pengawasan dari OJK secara mikroprudensial  merupakan bentuk pengawasan yang lebih mengawasi kegiatan internal dari sebuah Bank. Kewenangan pengawasan ini terdapat pada Pasal 7 UU OJK, bahwa OJK mempunyai wewenang:
a.    pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
1.    perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
2.    kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
b.    pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1.    likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pem berian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
2.    laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
3.    sistem informasi debitur
4.    pengujian kredit (credit testing)
5.    standar akuntansi bank
c.    Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
a.    manajemen risiko
b.    tata kelola bank
c.    prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
d.    pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
d.    pemeriksaan bank
Jadi tugas pengawasan Bank tetap dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Bank Indonesia melakukan pengawasan Bank secara makroprudensial dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan Bank secara mikroprudensial. Dari masing-masing bentuk pengawasan tersebut tercipta koordinasi tugas yang harapannya dapat menumbuhkan dan memajukan industri di sektor jasa keuangan dengan baik.

Penulis : Nia Riskiana

Tidak ada komentar:

Posting Komentar