Generasi Baru Indonesia Tegal

Jumat, 06 September 2019

Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif Maqasid Syariah



        Bitcoin merupakan sebuah fenomena ekonomi yang sejak kemunculanya terus menyita perhatian banyak orang di berbagai dunia dan dari berbagai kalangan. Semenjak kehadiranya Bitcoin tidak terlepas dari berbagai pro dan kontra, ada yang menerimanya dan ada juga yang menolaknya. Pada dasarnya, di dalam Islam hukum asal segala sesuatu adalah mubah, mubah dalam tatanan muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Pelarangan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam muamalah seperti riba, gharar, dan maisir. Maka dalam Maqasid Syariah yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan terdapat sad al- dzari‘ah yang merupakan jalan untuk menutup suatu kemafsadatan jika suatu perbuatan dapat menimbulkan kerusakan.

        Para penguna Bitcoin di dunia telah mencapai jutan orang, ini menerangkan bahwa Bitcoin telah diterima dikalangan pengunanya. Maka dapat dikatakan bahwa keberadan Bitcoin hukumnya secara ‘urf adalah sah, baik itu ‘urf khas,  karena Bitcoin hanya berada di dunia cyber, maupun ‘urf ‘amm karena menjangkau seluruh dunia. Ini berlaku apabila pemerintah di negara atau wilayah tersebut juga menyetujui pengunanya, karena pemerintah memilki hak untuk didengar, ditaati dan dibantu, sebagaimana kaidahnya bahwa “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihadi menghilangkan perbedan pendapat.” Dan setiap putusan penguasa wajib dijalankan selama tidak mengarah ke arah maksiat. Dengan demikian, maka seharusnya, masyarakat Indonesia tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik itu pemanfatan sebagai alat pembayaran atau trading, karena tidak adanya pengakuan dan regulasi yang akan melindungi penggunanya, sebagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh pihak BI pada tahun 2014 dan juga 2018. Dan juga telah terdapat Peraturan Bank Indonesia, yaitu Pasal 34 PBI NO 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelengaran Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dan Pasal 8 ayat (2) PBI NO 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelengaran Teknologi Finansial. Secara aspek internal yaitu ontologis keberadan Bitcoin dinyatakan sah secara ‘urf. Namun tidak hanya cukup dilhat dari satu aspek saja, melainkan perlu juga dilhat dari aspek eksternal yaitu efek-efek negatif yang dapat ditmbulkan dari penggunanya, seperti nilai dari Bitcoin. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nilai dari Bitcoin bersifat fluktuasi, dimana harga Bitcoin selalu berubah-ubah. Sehinga dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya buble yaitu gelembung keuangan global karena spekulasi, contohnya yang pernah melanda Belanda pada tahun 1637 yang dikenal dengan Tulip Mania. Tulip Mania merupakan contoh market buble yang tertua di dunia.
       Dalam Maqasid Syariah, alat pembayaran dapat digolongkan kepada dharûriyah. Dharûriyah adalah kebutuhan dasar atau primer, jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Oleh karena itu wajib untuk dipenuhi dengan segera. Darûriyat memilki lima unsur pokok yang harus diperhatikan yang dikenal dengan al-kuliyâtul khamsah, yaitu memelihara harta benda dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individual.
        Bitcoin mengandung unsur ketidakjelasan atau yang disebut dengan gharar. Selain gharar, juga menemukan bahwa realita yang terjadi di lapangan, Bitcoin banyak digunakan dalam trading karena keuntunganya. Maka oleh karena itu, pengunan yang seperti ni memuat unsur riba dan maisir, di mana para traider membeli di sat Bitcoin sedang berada di harga rendah, dan menjualnya di kala tingi. Maka dapat dikatakan, dalam trading Bitcoin, mata uang digital ini hanya alat sepekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menjanjikan.
      Pengunan Bitcoin pada dasarnya bernilai mubah, hal ini sesuai dengan kaidah “Asal segala sesuatu itu adalah mubah, hinga ada dali yang menunjukan keharamanya.” Akan tetapi, jika dilihat kepada kasus-kasus yang pernah terjadi pada pemanfatanya, pengunan Bitcoin menghasilkan suatu efek perbuatan yang jika merujuk kepada pembagian efek perbuatan dalam Maqasid Syariah dikategorikan kepada efek perbuatan yang menimbulkan mudarat kepada orang lain dan dilakukan dengan sengaja karena pada umumnya seseorang yang ingin mengunakan Bitcoin, terlebih dahulu akan mencari tahu tentang Bitcoin sebelum menggunakanya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sengaja mengunakan Bitcoin walaupun telah mengetahui efek negatif yang ditmbulkan pada pengunan Bitcoin. Namun, mereka tidak bermaksud menimbulkan mudarat kepada orang lain, mereka hanya menginginkan kemudahan dan keuntungan yang merupakan niat dasar pada pengunanya. Walaupun mereka tidak bermaksud menimbulkan mafsadat kepada orang lain, akan tetapi efek mudarat yang dihasilkan bersifat pasti, artinya efek mudaratnya dapat dipastikan dan nilai mafsadatnya ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai maslahat.
       Nilai mafsadat yang dihasilkan pada pengunan Bitcoin masuk ke ḥājiyāat dan bisa naik ke tingkat ḍaruriyāt, karena Bitcoin bernilai harta. Oleh karena itu, harta yang merupakan salah satu unsur dari lima unsur Maqasid Syariah yang menjadi tujuan syariat harus dijaga dan dipelihara karena harta termasuk kepada tingakat ḍarūriyāt yang apabila tidak dijaga akan menimbulkan kesempitan dan kerusakan. Tanpa adanya harta, perkara-perkara duniawi dan agama seseorang tidak bisa terlaksana dengan baik. Tingkat kemafsadatan yang ditmbulkan oleh pengunan Bitcoin lebih besar dibandingkan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan.
      Tingkat kemaslahatan pengunan Bitcoin berada pada tingkat ḥajiyāat. sedangkan tingkat mafsadatnya jauh lebih besar dari ḥajiyāat, yaitu berada pada tingkat ḍarūriyāt. Maka, pengunanya ini merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, karena menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah: “Menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan maslahat”. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa keberadan Bitcoin sah sebagai alat tukar, namun pengunanya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probabiltas mafsadatnya lebih dominan yang berada pada tingkat ḍaruriyat.

Penulis : Nurul Khotibah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar