Generasi Baru Indonesia Tegal

Jumat, 26 Juli 2019

Tantangan, Peluang dan Regulasi Pendukung Digitalisasi UMKM dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0



Tantangan, Peluang dan Regulasi Pendukung Digitalisasi UMKM dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0
Nurul Latifah
Genbi Tegal
Abstract
The industrial revolution this time is known as the industry 4.0 opens the opportunity to develop the creative industry. In this era of the industrial revolution 4.0 makes UMKM as builders of economics has challenges in development of economics with digitalization. In addition, the spirit of digitalization in UMKM is also driven by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and UUD 1945.
Keywords: the industrial revolution 4.0, UMKM, supporting regulations for digitalization

A.    Pendahuluan
Revolusi industri 4.0 merupakan babak baru dalam perkembangan seluruh aspek bidang kehidupan manusia yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagai pewujud usaha ekonomi produktif, maka UMKM menghadapi era baru dalam menghadapi pasar global. Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan UMKM secara jelas dan terperinci dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.      Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2.      Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3.      Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Selain itu dalam pasal 3 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”. Namun, dengan kini telah memasuki era revolusi industri 4.0 ini maka UMKM mempunyai peluang namun juga menghadapi tantangan yang besar dalam menghadapi persaingan usaha. Dorongan untuk dilakukannya digitalisasi UMKM sejalan dengan konvensi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan UUD 1945.
Menghadapi Revolusi Industri 4.0


B.     Pembahasan
1.      Tantangan UMKM di era revolusi industri 4.0
Industri 4,0 adalah revolusi industri keempat yang menerapkan prinsip sistem Cyber-Physical System (CPS), internet dan teknologi berorientasi masa depan dan sistem cerdas dengan paradigma interaksi mesin manusia yang disempurnakan. Hal ini memungkinkan identitas dan komunikasi untuk setiap entitas dalam aliran nilai dan menyebabkan penyesuaian massa berkemampuan IT di bidang manufaktur (lasi, Fettke, Kemper, Feld & Hoffmann, 2014; Posada et al., 2015; Valdez, Brauner, schaar, Holzinger & Ziefle, 2015). Istilah ini pertama kali diciptakan pada 2011 di Hanover Fair diikuti oleh pembentukan sebuah kelompok kerja yang diketuai oleh Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH) dan Henning Kagermann (Acatech). Internet of Things and Services memungkinkan untuk jaringan seluruh pabrik untuk membentuk lingkungan yang cerdas. Digital dikembangkan mesin pintar, sistem pergudangan dan fasilitas produksi memungkinkan end-to-end informasi dan integrasi berbasis sistem komunikasi seluruh rantai pasokan dari inbound logistik untuk produksi, pemasaran, Outbound logistik dan Layanan (Kagermann, Helbig, Hellinger & Wahlster, 2013). Industri 4,0 juga memastikan penciptaan kerjasama yang lebih baik antara karyawan dan mitra bisnis.[1]
Revolusi industri merupakan perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun untuk tenaga pemroses.[2] Revolusi industri saat ini yang dikenal dengan istilah industri 4.0 membuka peluang atau tantangan untuk berkembangnya industri kreatif. Revolusi industri 4.0 mengintegrasikan dunia online dengan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama (Kementrian Perindustrian RI, 2017). Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ada lima industri yang menjadi fokus implementasi industri 4.0 di Indonesia yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Kelima jenis industri tersebut ditetapkan menjadi tulang punggung dalam rangka meningkatkan daya saing yang sejalan dengan perkembangan industri generasi ke empat yang dinilai juga akan menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi (Kompas, 2019).[3]
Pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, perusahaan e-commerce beserta UMKM Binaan dan Mitra BI sepakat untuk mengakselerasi UMKM di pasar global. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko menyatakan dalam mengakselerasi ke pasar global, setidaknya ada empat upaya yang akan dilakukan. Pertama, peningkatan kualitas produk UMKM sesuai dengan negara tujuan ekspor. Kedua, kemudahan prosedur ekspor berikut pemahaman regulasi dan prosedur dimaksud serta program pendampingan dan pelatihan, ketiga, peningkatan pemahaman tatacara dan prosedur pembiayaan ekspor, dan keempat, pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran (Liputan6.com, 2019).[4]
Bank Indonesia (BI) saat ini memiliki 898 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan yang dioerientasikan untuk ekspor. Selain itu, UMKM tersebut juga diarahkan untuk menuju digitalisasi dari segi pemasaran. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, penting sekali untuk UMKM melakukan digitalisasi di era sekarang ini. Sebab hal tersebut dapat membantu memperluas pemasaran produk atau karya yang dihasilkan oleh UMKM. Adapun saat ini, total UMKM binaan BI yang sudah go digital baru berjumlah 355 unit. Diharapkan semua UMKM nantinya sudah bisa melakukan digitalisasi. Dengan demikian penjualan produk akan menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan hanya dengan ketikan jari tangan. Selain di sosial media, penjualan juga dapat dilakukan di berbagai platform e-commerce. Semakin banyak cara dilakukan, maka akan semakin mudah konsumen menemukan barang atau produk yang dijual UMKM dan tidak lagi mengandalkan penjualan secara konvensional. Tak hanya itu, go digital juga mencakup cara atau metode pembayaran. Perry menyebutkan saat ini metode pembayaran belanja online sudah kian beragam dan memudahkan konsumen dan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli seperti QRIS (QR Code Indonesia Standard).[5]
Di Indonesia belum bisa semua industri langsung 4.0 namun harus dilakukan secara bertahap. Presiden The International Chamber of Commerse (ICC) Indonesia Ilham Akbar Habibie menilai, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam pelaksanaan revolusi industri 4.0. Meski sudah banyak industri usaha kecil menengah (UKM) yang menggunakan ekonomi digital, saat ini masih banyak UMKM yang mengandalkan mekanisasi atau industri 1.0. (pelaksanaan dengan sistem manual). Demikian juga UMKM yang hanya menggunakan jaringan listrik atau industri berbasis 2.0. Selain itu banyak juga yang baru menggunakan komputer atau industri 3.0. Pengembangan UMKM agar bisa naik kelas, membuat revolusi industri 4.0 harus dilakukan secara bertahap.[6]

2.      Regulasi pendukung digitalisasi UMKM
a.       International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah dilakukanAdopted and opened for signature, ratification and accession by General Assemblyyang yang penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi oleh Majelis Umum resolution 2200A (XXI)resolusi 2200A (XXI) of 16 December 1966tanggal 16 Desember 1966 pasal 2 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang berbunyi: “Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.”
Implikasi dari regulasi tersebut terhadap UMKM pada revolusi industri 4.0 saat ini adalah setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut berjanji untuk mengambil langkah-langkah, secara individu dan melalui international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of itsbantuan dan kerjasama internasional, terutama ekonomi dan teknis, semaksimal mungkin dengan available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognizedsumber daya yang tersedia, dengan maksud untuk mencapai secara progresif realisasi penuh terhadap hak-hak ekonomi. Tantangan era revolusi industri 4.0 yang menuntut UMKM lebih meningkatkan daya saing dengan pemanfaatan teknologi guna kemajuan perekonomian rakyat Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
a.  penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.  perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
c.  pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d.  peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
e.  penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

b.      UUD 1945
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Pasal tersebut diwujudkan dalam Pasal 2 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
a.  kekeluargaan;
b.  demokrasi ekonomi;
c.  kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e.  berkelanjutan;
f.   berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h.  keseimbangan kemajuan; dan
i.   kesatuan ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah telah menandatangani MoU dengan Bank Indonesia (BI) melalui surat No 11/KEP/Menko/IV/2002 dan No 4/2/KEP.GBI/2002, tentang penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), seperti kesempatan kerja, peningkatan usaha dan peningkatan kewirausahaan rakyat miskin. Kesepakatan itu dipertegas dengan perjanjian antara KPK dan BI, surat No. 001/MOU-KPK/11/03 dan No.5/1/ DPG/DPBPR tentang pembuatan KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank). Dalam MoU tersebut, pemerintah bersama BI bersepakat untuk memfasilitasi permodalan UMKM melalui KKMB.[7]
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai era industri 4.0 memberikan ruang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan skala usahanya. Setidaknya melalui era ini hanya usaha yang menerapkan digitalisasi yang akan mampu berkompetisi secara efisien dan efektif sehingga menang dalam persaingan usaha. Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan era Industri 4.0 menuntut pelaku UMKM harus memahami dan menguasai digitalisasi di berbagai sektor industri tanpa terkecuali. Dia menambahkan digitalisasi seharusnya semakin memperkokoh industri. Indonesia membutuhkan banyak UMKM yang menerjuni berbagai macam industri (Republika, 2019).[8]
Menyinggung pembangunan ekonomi pada era MEA tahun 2016 lalu, Menteri Perdagangan RI, telah mempunyai langkah-langkah yang dilakukan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016. Salah satunya adalah mencanangkan Nawa Cita Kementerian Perdagangan, dengan menetapkan target ekspor sebesar tiga kali lipat selama lima tahun ke depan. Cara tersebut bisa dilakukan dengan membangun 5.000 pasar, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Adapun target ekspor pada 2017 dibidik sebesar US$ 542,5 miliar. Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan strategi subsititusi impor untuk meningkatkan ekspor, dan memberi nilai tambah produk dalam negeri. Pada saat ini 85 persen ekspor produk Indonesia masih mengandalkan komoditas mentah. Pemerintah berusaha membalik struktur ekspor ini yaitu dari komoditi primer ke manufaktur, dengan komposisi 40 persen komoditas dan 60 persen manufaktur. Oleh karena itu, industri manufaktur diharapkan tumbuh dan fokus pada peningkatan kapasitas produksi, untuk meningkatkan ekspor sampai 2020.[9]

PENUTUP
Revolusi industri 4.0 memberikan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing yang searah dengan pengembangan industri generasi ke empat yang dinilai juga akan menyumbangkan penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi. Selain itu, era industri 4.0 ini juga memberikan ruang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan skala usahanya. Melalui era ini hanya usaha yang menerapkan digitalisasi yang akan mampu berkompetisi secara efisien dan efektif sehingga menang dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, tak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun para pelaku industri dan masyarakat perlu bersinergi dalam mengusung semangat digitalisasi UMKM yang harus terus dicanangkan pada era ini karena telah didukung regulasi dalam konvensi internasional International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan UUD 1945.
DAFTAR PUSTAKA
Adam Sanders, Chola Elangeswaran, Jens Wulfsberg Industry 4.0 Implies Lean Manufacturing:    Research Activities            in Industry 4.0 Function as Enablers for Lean Manufacturing,          Helmut-Schmidt-University, Institute of            Production Engineering (Germany), Journal  of Industrial Engineering and Management, JIEM, 2016 – 9(3):            811-833 – Online        ISSN: 2013-0953 – Print ISSN: 2013-8423
Firdaus,M., dkk., MARI BICARA FAKTA: Catatan Masyarakat Sipil atas Satu Dekade      Pelaksanaan MDGs di Indonesia, Jakarta: PERPUSTAKAAN NASIONAL – Katalog      Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602            8384-54-4, September 2012
Ifdlolul Maghfur, Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat       Ekonomi Asean (MEA), Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No.2, Desember 2016
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V)
Kompas.com, 5 Industri Utama Disiapkan untuk Revolusi Industri 4.0,            https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/04/134003826/5-industri-utama-disiapkan        untuk-revolusi industri-40.
Liputan6.com, 4 Langkah UMKM Indonesia Tembus Pasar Global,            https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4011908/4-langkah-umkm      indonesia-tembus-pasar-global
Liputan6.com, Jangkau Konsumen, UMKM Harus Go Digital,            https://m.liputan6.com/bisnis/read/4011174/jangkau-konsumen-umkm-harus-go-digital
Republika.com, KEIN: Era Industri 4.0 Buka Peluang Bagi UMKM, Republika.co.id,                https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pqbc1n383/kein-era-industri-40-buka         peluang-bagi-umkm
Tribunnews, UMKM Jadi Tantangan Bagi Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0,            https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/03/13/umkm-jadi-tantangan-bagi-indonesia         dalam-revolusi            industri-40
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



[1] Industry 4.0 Implies Lean Manufacturing: Research Activities in Industry 4.0 Function as Enablers for Lean Manufacturing, Adam Sanders, Chola Elangeswaran, Jens Wulfsberg, Helmut-Schmidt-University, Institute of Production Engineering (Germany), Journal of Industrial Engineering and Management, JIEM, 2016 – 9(3): 811-833 – Online ISSN: 2013-0953 – Print ISSN: 2013-8423
[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V)
[3]Andri Donnal Putera, 5 Industri Utama Disiapkan untuk Revolusi Industri 4.0, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/04/134003826/5-industri-utama-disiapkan-untuk-revolusi-industri-40.
[5] Angga Yuniar, Jangkau Konsumen, UMKM Harus Go Digital, https://m.liputan6.com/bisnis/read/4011174/jangkau-konsumen-umkm-harus-go-digital
[7] M. Firdaus, dkk., MARI BICARA FAKTA: Catatan Masyarakat Sipil atas Satu Dekade Pelaksanaan MDGs di Indonesia, Jakarta: PERPUSTAKAAN NASIONAL - Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602-8384-54-4, September 2012, h. 5.

[8] Novita Intan, KEIN: Era Industri 4.0 Buka Peluang Bagi UMKM, Republika.co.id, https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pqbc1n383/kein-era-industri-40-buka-peluang-bagi-umkm

[9] Ifdlolul Maghfur, Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No.2, Desember 2016, h. 40.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar